KPK Tahan Pejabat Bea Cukai, BCW Dorong Pengusutan Dugaan Suap Impor Dibongkar Tuntas

MediaBantenCyber.co.id (MBC), Tangerang — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan pejabat Bea Cukai, Gatot Heroe Hernanda, dalam pengembangan penyidikan dugaan suap terkait importasi. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Bea Cukai Watch (BCW) yang mendorong KPK membongkar perkara hingga tuntas, termasuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti.

BCW menilai penahanan tersebut menunjukkan bahwa pengusutan dugaan suap importasi yang berkaitan dengan Blueray Cargo masih terus berkembang. Karena itu, proses hukum perlu dikawal agar seluruh konstruksi perkara dapat diungkap secara terang berdasarkan fakta dan alat bukti.

Koordinator BCW Jimmy Endey mengatakan, KPK perlu mendapat dukungan untuk mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mendalami pola hubungan antara pihak swasta dan pejabat serta pihak lain yang memiliki keterkaitan berdasarkan hasil penyidikan.

“Kami mengapresiasi KPK yang terus mengembangkan perkara ini. Penahanan tersangka baru menunjukkan proses pengungkapan belum berhenti. BCW berharap KPK terus mengikuti fakta dan alat bukti ke mana pun mengarah, tanpa pandang jabatan,” kata Jimmy di Sekretariat BCW, Jalan Saharjo No. 123, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut Jimmy, perkara tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi pertanggungjawaban individu. Kasus itu juga perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola dan sistem pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Jika dalam proses hukum ditemukan pola hubungan antara perusahaan jasa pengurusan impor dengan sejumlah pejabat, kata Jimmy, kondisi tersebut perlu ditelaah untuk mengetahui apakah persoalan hanya berkaitan dengan tindakan individu atau terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan.

“Jangan sampai perkara berhenti pada siapa yang menerima dan siapa yang memberi. Publik juga perlu mengetahui bagaimana praktik seperti ini bisa terjadi, di mana celah sistemnya, dan apakah ada pihak lain yang mengetahui, membiarkan, memfasilitasi, atau turut menikmati, apabila memang ditemukan alat buktinya,” ujar Jimmy.

Dorong Penelusuran Aliran Dana

BCW mendorong KPK melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aliran dana dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan perkara dugaan suap importasi tersebut.

Menurut BCW, setiap nama atau pihak yang muncul dalam proses penyidikan, dakwaan, kesaksian maupun fakta persidangan perlu didalami secara proporsional apabila memiliki relevansi dengan konstruksi perkara.

Namun, BCW menegaskan bahwa kemunculan nama seseorang dalam proses penyidikan maupun persidangan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

“BCW tidak ingin mendahului proses hukum atau menunjuk siapa yang harus menjadi tersangka. Itu kewenangan KPK berdasarkan alat bukti. Tetapi kalau ada fakta, aliran dana, komunikasi atau keterangan yang relevan, tentu harus ditelusuri sampai terang,” tegas Jimmy.

BCW menilai pendekatan tersebut penting agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada pihak tertentu apabila berdasarkan pembuktian ditemukan keterlibatan pihak lain.

Momentum Evaluasi Tata Kelola Kepabeanan

BCW juga mendorong Kementerian Keuangan dan DJBC menjadikan pengembangan perkara tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal.

Evaluasi, kata Jimmy, perlu mencakup mekanisme pelayanan importasi, hubungan petugas dengan importir maupun perusahaan jasa pengurusan impor atau forwarder, manajemen risiko, pemberian fasilitas kepabeanan, pengawasan internal, serta sistem deteksi terhadap transaksi atau pelayanan yang tidak wajar.

“Kalau yang terseret hanya satu orang, mungkin kita bisa berbicara tentang oknum. Tetapi ketika perkara berkembang dan menyentuh beberapa pihak, pertanyaan mengenai sistem menjadi relevan. Apakah pengawasan internal cukup kuat untuk mendeteksi pola seperti ini sejak awal?” kata Jimmy.

Menurut BCW, proses penegakan hukum oleh KPK dan upaya perbaikan tata kelola oleh Kementerian Keuangan harus berjalan beriringan.

BCW Kawal Perkembangan Perkara

BCW menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara berdasarkan informasi resmi KPK, fakta persidangan, dokumen hukum, serta sumber informasi yang dapat diverifikasi.

Pemantauan tersebut menjadi bagian dari kajian BCW mengenai integritas dan tata kelola kepabeanan di Indonesia.

BCW berharap pengusutan perkara tidak berhenti pada tersangka yang telah ditetapkan apabila dalam proses hukum masih ditemukan fakta dan alat bukti yang menunjukkan keterkaitan pihak lain.

“Kita harus memberikan ruang kepada KPK untuk bekerja secara profesional. Pada saat yang sama, masyarakat sipil berkepentingan mengawal agar perkara sebesar ini benar-benar dituntaskan,” ujar Jimmy.

“Pesan BCW sederhana: ikuti uangnya, ikuti alat buktinya, dan ikuti pertanggungjawabannya sampai ke mana pun mengarah. Tidak boleh ada yang dilindungi, tetapi juga tidak boleh ada yang dihakimi tanpa bukti,” tutupnya. (*)